JAKARTA - Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin, menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang efektif hanya dapat dicapai melalui penguatan sistem dan tata kelola yang berintegritas, bukan semata-mata mengandalkan penindakan hukum. Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam paparannya, Aminudin menyoroti capaian Indeks Integritas BPOM yang mencapai 80,03, lebih tinggi dibandingkan Indeks Integritas Nasional yang berada pada angka 72,32. Menurutnya, data tersebut mencerminkan adanya upaya sistematis dalam membangun budaya integritas dan pengendalian risiko korupsi di lingkungan BPOM.
Aminudin menjelaskan bahwa Indeks Integritas disusun berdasarkan persepsi internal, eksternal, serta penilaian eksper, yang kemudian dikoreksi dengan faktor risiko. Pada BPOM, nilai persepsi internal tercatat 86,60, persepsi eksternal 90,76, dan penilaian eksper 76,60. Capaian ini menunjukkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sejumlah aspek pengelolaan di BPOM memperoleh skor tinggi, antara lain pengelolaan anggaran sebesar 90,22 dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 93,29. Sementara itu, integritas dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya manusia juga menunjukkan kinerja yang solid, masing-masing dengan skor 84,86 dan 81,47.
Meski demikian, Aminudin mengingatkan bahwa capaian indeks bukanlah tujuan akhir. Indeks Integritas harus dimanfaatkan sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi celah risiko, termasuk potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, sistem pengawasan, dan budaya organisasi tetap menjadi keharusan.
Kegiatan HAKORDIA 2025 yang berlangsung secara hybrid di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai BPOM dari pusat hingga daerah. Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, sebagai bentuk komitmen unit pelaksana teknis dalam mendukung penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan BPOM.
Dalam keynote speech-nya, Aminudin juga menekankan peran penting pimpinan dalam membangun ekosistem antikorupsi. Kepemimpinan yang konsisten, transparan, dan memberi teladan dinilai sebagai faktor kunci dalam menjaga integritas organisasi dan kepercayaan publik.
Peringatan HAKORDIA 2025 menjadi momentum penguatan sinergi antara KPK dan BPOM dalam mendorong pencegahan korupsi yang berbasis sistem dan data. Melalui forum ini, KPK mengajak seluruh aparatur negara untuk terus meningkatkan integritas agar pelayanan publik dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
