JAKARTA - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 menjadi salah satu sarana strategis untuk melaporkan kepada publik berbagai langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan antikorupsi, termasuk kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis di berbagai sektor pelayanan publik.
Mengacu pada Surat Edaran KPK Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025, instansi pemerintah didorong untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan HAKORDIA sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan imbauan tersebut, Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan hadir sebagai peserta dalam kegiatan peringatan HAKORDIA 2025. Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat, 19 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dan berlangsung secara hybrid. Untuk pelaksanaan luring, acara dipusatkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kehadiran pimpinan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, khususnya melalui penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di sektor pengawasan obat dan makanan.
HAKORDIA 2025 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi yang telah berjalan. Pendidikan antikorupsi terus diperkuat untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, sementara langkah pencegahan difokuskan pada perbaikan sistem, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, penindakan hukum tetap dijalankan secara tegas sebagai bagian dari upaya menciptakan efek jera.
Melalui partisipasi aktif dalam HAKORDIA 2025, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan integritas organisasi dan menjaga kepercayaan publik. Sinergi antara KPK dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
