Jakarta – Komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas kembali mendapat pengakuan. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode November 2025, BPKOM berhasil meraih Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4,00, nilai tertinggi dalam skala penilaian yang digunakan.
Capaian tersebut menempatkan BPKOM dalam kategori “Bersih dari Korupsi”, sekaligus mencerminkan kepercayaan pengguna layanan terhadap tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap penerima layanan pengujian obat dan makanan, baik dari internal maupun eksternal BPOM, yang telah memperoleh layanan secara penuh. Penilaian mencakup lima indikator utama, yaitu tidak adanya diskriminasi layanan, pelayanan sesuai prosedur, ketiadaan praktik pemberian imbalan, bebas pungutan liar, serta tanpa percaloan. Seluruh indikator tersebut memperoleh nilai sempurna dari responden.
Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip integritas tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi telah terimplementasi secara nyata dalam proses pelayanan sehari-hari. Masyarakat menilai petugas memberikan layanan secara profesional, setara, dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku, tanpa indikasi kecurangan maupun praktik tidak etis.
Pencapaian IPAK ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BPKOM dalam mendukung program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional. Melalui survei rutin dan evaluasi berkala, BPKOM menjadikan suara pengguna layanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Meski telah meraih nilai maksimal, BPKOM menegaskan komitmennya untuk tidak berpuas diri. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan budaya kerja berintegritas, serta keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat akan terus dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pengujian obat dan makanan.
Dengan capaian ini, BPKOM menegaskan perannya sebagai unit pelayanan publik yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga kokoh dalam integritas. Hal ini juga merupakan sebuah fondasi penting bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan kredibilitas institusi pemerintah.
