JAKARTA — Komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas kembali mendapat pengakuan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode November 2025 menunjukkan indeks kepuasan masyarakat mencapai 97,69, masuk kategori Sangat Baik (A).
Capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan pengguna layanan terhadap kinerja BPKOM, khususnya dalam layanan pengujian obat dan makanan yang menjadi salah satu garda terdepan dalam menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Survei yang dilakukan sepanjang 1–30 November 2025 ini melibatkan penerima layanan dari internal Badan POM maupun instansi eksternal, termasuk kepolisian dan lembaga pemerintah lainnya. Penilaian dilakukan secara daring menggunakan instrumen yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
Kualitas Pelayanan Dinilai Sangat Baik
Selain SKM, BPKOM juga melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Hasilnya, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) tercatat sebesar 3,85 dari skala 4, yang berarti berada pada kategori Sangat Baik.
Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting pelayanan, mulai dari kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, hingga profesionalisme petugas dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Mayoritas responden menilai layanan BPKOM berjalan cepat, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Nilai ini menjadi indikator bahwa sistem pelayanan yang dibangun BPKOM telah berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan,” demikian tertuang dalam laporan hasil survei.
Pelayanan Bersih dari Korupsi
Dari sisi integritas, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menunjukkan capaian yang tidak kalah membanggakan. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) BPKOM memperoleh nilai 4,00, yang berarti masuk kategori Bersih dari Korupsi.
Seluruh indikator, mulai dari tidak adanya diskriminasi layanan, ketiadaan pungutan liar, hingga bebas dari praktik percaloan dan penerimaan imbalan, memperoleh penilaian maksimal dari responden. Hasil ini sekaligus memperkuat posisi BPKOM dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Meski meraih hasil sangat baik, BPKOM menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Survei ini tidak hanya menjadi alat ukur kepuasan, tetapi juga bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan peningkatan layanan ke depan.
Masukan dari pengguna layanan dinilai sebagai bagian penting dari sinergi antara penyelenggara dan penerima layanan publik. Dengan keterbukaan terhadap kritik dan saran, BPKOM berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanannya di masa mendatang.
Capaian ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas bukan sekadar target administratif, melainkan kebutuhan nyata dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap lembaga negara.
