JAKARTA – Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan telah menetapkan lima Isu Strategis dan Target Prioritas untuk tahun 2026 guna memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko di Indonesia. Transformasi ini menitikberatkan pada penguatan peran laboratorium sebagai tulang punggung penegakan hukum yang akuntabel.
Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Bukti
Isu strategis utama yang diusung adalah optimalisasi peran laboratorium dalam mendukung investigasi dan penegakan hukum secara terpadu. Untuk merealisasikan hal ini, Balai menargetkan lahirnya dokumen kesepahaman terkait metode investigasi untuk penanganan kasus-kasus khusus.
"Perlu penguatan mekanisme, standar, dan kolaborasi laboratorium dalam mendukung penegakan hukum obat dan makanan yang berbasis bukti ilmiah," sebagaimana dikutip dari dokumen isu strategis tersebut.
Akselerasi Teknologi dan Kapasitas SDM
Menghadapi tantangan risiko kesehatan yang dinamis, Balai memprioritaskan pengembangan kapasitas pengujian screening cepat dan inovatif. Target prioritas di tahun 2026 mencakup pengembangan teknik pengujian yang mampu mengawal proses investigasi dengan lebih cepat dan tepat.
Modernisasi teknologi ini juga dibarengi dengan komitmen peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa poin utama dalam penguatan kapasitas internal meliputi:
-
SDM Unggul: Menciptakan tenaga ahli yang kompeten, adaptif, dan berstandar global.
-
Modernisasi Laboratorium: Mendorong percepatan pembaruan fasilitas agar pemanfaatan teknologi modern berjalan optimal.
Pengawasan Produk Tembakau dan Tata Kelola
Selain aspek teknis pengujian obat dan makanan, Balai juga memperkuat pengawasan pengujian dan dukungan kebijakan rokok berbasis bukti. Penguatan ini diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan pengawasan berbasis risiko yang kuat.
Sebagai fondasi dari seluruh operasional, Balai menetapkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai isu strategis kelima. Target akhirnya adalah mewujudkan layanan pengujian yang profesional dan transparan guna mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026.
